Kategori: Agama

Tata Cara Meresmikan Pernikahan Setelah Nikah Siri Supaya Sah di Mata Agama dan Negara

1. Mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama

Itsbat nikah adalah permohonan tentang penetapan atas keabsahan dan kebenaran nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara siri. Pemohonan tersebut diajukan ke pengadilan agar pernikahannya menjadi legal dan sah serta mempunyai kekuatan hukum seperti pernikahan legal pada umumnya.

Pengajuan permohonan itsbat nikah dapat dilakukan dengan cara mendatangi Pengadilan Agama sesuai wilayah tempat tinggal pasangan tersebut. Permohonan tersebut diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Kemudian, KUA/PPN Kecamatan setempat akan mencatat perkawinan tersebut dan memberikan Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Keputusan Pengadilan Agama.

2. Membawa dokumen persyaratan

Saat mendatangi Pengadilan Agama, pasangan suami istri yang telah menikah secara siri harus membawa beberapa dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan permohonan itsbat nikah. Dokumen-dokumen tersebut adalah surat permohonan itsbat nikah dan surat keterangan dari KUA yang menerangkan bahwa pernikahan pasangan tersebut tidak tercatat di KUA.

Pasangan suami istri juga harus membawa fotokopi formulir permohonan itsbat nikah dari Pengadilan Agama sejumlah 5 rangkap kemudian formulir yang telah difotokopi harus diisi dengan lengkap dan ditandatangani. Selain itu, fotokopi KTP pemohon itsbat nikah dan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa yang menyatakan bahwa pemohon sudah menikah juga harus dibawa.

3. Membayar panjar biaya perkara

Cara meresmikan pernikahan setelah nikah siri selanjutnya adalah pasangan suami istri tersebut harus membayar panjar biaya perkara yang jumlahnya bisa ditanyakan langsung ke petugas yang mengurusi perkara itsbat nikah. Pasangan yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara dapat mengajukan permohonan secara Prodeo (cuma-cuma).

Jika pasangan suami istri mendapatkan fasilitas Prodeo, biaya apapun yang ada kaitannya dengan perkara pasangan tersebut di pengadilan akan ditanggung oleh pengadilan kecuali biaya transportasi. Apabila masih belum mampu membayar, pasangan suami istri tersebut bisa mengajukan Sidang Keliling. Setelah panjar biaya perkara diserahkan, pasangan harus meminta bukti pembayaran.

4. Menanti panggilan sidang dari pengadilan

Pemohon akan mendapatkan kiriman berupa Surat Panggilan dari Pengadilan yang berisi tempat dan tanggal persidangan yang dikirim secara langsung ke alamat yang sesuai dalam surat permohonan pengajuan itsbat nikah.

5. Hadir dalam persidangan

Setelah mendapatkan Surat Panggilan dari Pengadilan, pasangan yang mengajukan permohonan itsbat nikah harus hadir sesuai dengan tempat dan tanggal persidangan yang tertera di Surat Panggilan tersebut. Dokumen seperti fotokopi formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandangani sebelumnya, KTP, dan surat panggilan dari pengadilan harus dibawa saat menghadiri persidangan.

6. Mengambil hasil penetapan atau putusan hasil persidangan

Pengadilan akan mengeluarkan hasil penetapan atau putusan hasil persidangan apabila permohonan itsbat nikah dikabulkan. Pemohon dapat mengambil sendiri hasil penetapan/putusan hasil persidangan atau bisa diwakilkan oleh orang lain dengan membawa Surat Kuasa ke kantor Pengadilan Agama dalam kurun waktu 14 hari setelah sidang terakhir dilaksanakan.

Setelah mendapatkan salinan hasil penetapan atau putusan hasil persidangan, maka cara meresmikan pernikahan setelah nikah siri yang terakhir adalah pasangan tersebut datang ke KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan mereka dengan membawa bukti salinan penetapan atau putusan hasil persidangan dari pengadilan.

Perbedaan Antara Nikah Siri dengan Nikah Sah

1. Berbeda Status Hukumnya

Pernikahan siri dikatakan sah secara agama jika dilakukan sesuai aturan agama Islam. Namun, walaupun pada pernikahan siri menjadikan pasangan sah suami istri, namun pernikahan ini tetap tidak diakui oleh negara.

Sedangkan status pernikahan sah menurut agama adalah sah jika memenuhi persyaratan rukun dan syarat nikah. Selain itu, status hukum pernikahan sah juga legal, yang artinya keberadaannya diakui oleh hukum di Indonesia. Ketentuan ini diatur di UU No. 22 tahun 1946 serta UU No 32 Tahun 1954.

2. Berbeda Dalam Pengertiannya

Perbedaan antara pernikahan secara siri dan secara sah yaitu pernikahan siri dilakukan dengan hanya sesuai dengan aturan agama saja. Pernikahan siri dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan dan rukun pernikahan. Akan tetapi, pada pernikahan siri tidak dapat didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA). 

Sedangkan pernikahan yang sah merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai rukun dan syarat pernikahan, yang menghadirkan wali dan saksi dan pelaksanaannya dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Berbeda Proses Pernikahannya

Perbedaan nikah siri dan nikah sah selanjutnya yaitu pada proses pelaksanaannya. Pernikahan siri dilaksanakan tidak dalam pengawasan pegawai pencatat akta nikah. Karena hanya dilakukan secara aturan agama dan tidak dilakukan pengumuman pada masyarakat umum.

Sedangkan pada pernikahan yang sah dilaksanakan dibawah pengawasan petugas pencatat akta pernikahan. Untuk pelaksanaanya biasanya dilaksanakan dalam sebuah acara perayaan pernikahan yang mengundang banyak orang, atau setidaknya banyak orang yang tahu.

4. Berbeda Tata Cara Pelaksanaannya

Berbeda dengan pernikahan sah yang tercatat secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA), yang pelaksanaannya akan memakan waktu dalam pengurusan izin, penyiapan dokumen-dokumen pernikahan dan lain sebagainya. Pernikahan secara siri merupakan pernikahan yang terbilang sederhana.

Pelaksanaan pernikahan siri dilakukan hanya dengan meminta izin kepada wali nikah yang sah pada pihak calon istri, kemudian mencari dua orang yang sudah baligh untuk dijadikan saksi pernikahan. Menyiapkan mahar pernikahan sebelum dilakukan ijab qobul, dan terakhir pelaksanaan ijab qobul oleh para pemuka agama setempat.

5. Berbeda Bukti Pernikahannya

Pernikahan siri dilaksanakan tanpa disertai legalitas yang diberikan oleh negara, sehingga pada pernikahan siri tidak ada buku nikah. Sedangkan pada pernikahan yang tercatat di kantor urusan agama (KUA) setelah menikah pasangan suami istri akan diberikan buku nikah sebagai bukti yang sah adanya pernikahan.

Pasangan suami istri yang menikah secara siri, dapat mengajukan istbat nikahnya ke pengadilan agama, jika pada pernikahannya mengalami masalah. Istbat nikah bertujuan untuk mendapatkan pengesahan status pernikahan dimata hukum. Persyaratan pengajuan sidang istbat hanya dengan membawa surat keterangan dari KUA, KTP, serta KK. 

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai perbedaan pernikahan siri dan pernikahan sah, dapat dilihat bahwa pelaksanaan nikah siri terlihat lebih mudah. Akan tetapi, perlu diingat adanya dokumen resmi bukti adanya pernikahan suatu hari akan dibutuhkan untuk mengurus kepentingan seperti pendaftaran sekolah anak, pembuatan akta lahir anak, dan lain-lain.

Hukum nikah siri bagi suami beristri adalah sah jika pernikahan yang dilakukan memenuhi persyaratan dan rukun nikah menurut hukum agama. Namun, pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perkawinan yang dilakukan secara siri tidak akan mendapat bukti terjadinya suatu pernikahan secara hukum. Istri siri dan anak tidak akan memiliki status hukum.

Berdasarkan hukum yang berlaku dalam agama islam dan di Indonesia, seorang suami diperbolehkan untuk menikah dengan syarat-syarat tertentu misalkan:

1. Mendapatkan ijin dari istri pertama karena tanpa ijin maka nikah siri dianggap tidak sah.
2. Tidak memiliki istri lebih lebih dari 4.
3. Istri sah pertama sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.
4. Seorang istri yang memiliki cacat pada tubuhnya atau istri yang menderita sakit yang tidak memiliki peluang untuk kesembuhannya.
5. Seorang istri yang tidak dapat memberi keturunan untuk suaminya.

Pada dasarnya pernikahan siri bagi suami beristri adalah diperbolehkan. Meskipun tidak ada syarat yang menyebutkan bahwa seorang suami yang akan menikah lagi diwajibkan mendapat izin dari istri pertama, tapi setidaknya jika seorang suami akan melakukan pernikahan harus atas dasar pengetahuan istri pertamanya.

Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah di kemudian hari, dan diharapkan ketika istri mengetahui pernikahan suaminya akan tercipta kebahagiaan dan kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga, serta ketenangan dalam rumah tangga yang dibangun dengan kejujuran.